MANADO - Usai menerima sertifikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Landjar akan mempertimbangkan kenaikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2017 sebagai reward bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah ini.
"Tunjangan selalu menjadi perhatian dan akan dilihat kedepan sesuai kemampuan keuangan daerah", ujar Eyang, sapaan akrab Bupati Boltim, di Manado, Jumat (10/6/2016).
Hal ini diungkapkannya usai kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) kepada 6 kabupaten.
Eyang juga mengaku bahagia atas pencapaian tersebut. Katanya, capaian ini merupakan hal yang luar biasa karena 3 tahun berturut-turut Boltim berhasil mendapat penghargaan tertinggi terkait pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, WTP untuk Boltim harus dipertahankan dan bahkan harus ditingkatkan kedepan. "Saya memberi apresiasi kepada Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala DPPKAD, serta Inspektur Daerah yang menurutnya merupakan tulang punggung dalam hal penataan admistrasi keuangan daerah," ujar Eyang.
"Raihan ini tidak lepas dari peran mereka. Mereka telah berupaya dan bekerja keras memandu semua kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran didalam melaksanakan penataan keuangan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban", tutupnya.
Penyerahan LHP atas LKPD TA 2015, diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Endang Tuti Kardiani, kepada Bupati Boltim Sehan landjar, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Jalan. 17 Agustus Manado, Jumat (10/6).
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPRD Boltim Sehan Mokoagow, Sekretaris Daerah Muhammad Assagaf, serta sejumlah Pejabat Eselon II dilingkup Pemkab Boltim.
Editor: dede
